Kalau dicermati isu yang dikembangkan dalam konflik Maluku sejak 1999 lalu, nampak bahwa ada suatu pola manajemen isu yang dianut untuk memelihara konflik horizontal di Maluku. Isu kesukuan pada awal konflik ternyata tidak relevan sebab semua suku bangsa Indonesia yang ada di bumi Maluku sama-sama menelan getah pahit dari konflik kaum elit tersebut. Kemudian diangkatlah isu agama ke permukaan, dan memang mampu memperpanjang konflik horizontal, tapi harus mendatangkan supporter dari luar Maluku sebab rakyat Maluku sendiri tidak antusias bermusuhan mengingat nenek-moyang mereka satu (Alifuru) walau agama mereka berbeda-beda. Selain itu, tidak mungkin ada orang waras yang mau merusak kampung halamannya dan sumber penghidupannya sendiri. Setelah konflik mereda karena kesadaran masyarakat sendiri dan tekanan internasional, dimainkanlah isu FKM/RMS.
Lalu, mengapa isu FKM/RMS ini perlu dibesar-besarkan sampai terasa sangat membosankan dan dipaksakan untuk ditelan oleh masyarakat negeri kepulauan ini? Hipotesa yang bisa diajukan di sini adalah adanya upaya memelihara konflik horizontal di Maluku sebagai sebuah "proyek berkelanjutan" dimana isu-isu yang dikembangkan hanyalah kamuflase belaka. Karena isu agama terlalu dekat dengan isu terorisme yang lagi marak disoroti dunia, maka dipilihlah isu nasionalisme sebab pertentangan ide nasionalisme sering dianggap urusan dalam negeri yang sulit dicampuri Negara lain. FKM/RMS dinilai tepat untuk ditabrakkan dengan NKRI. Tapi ada kelemahan hakiki dalam manajemen isu FKM/RMS ini yang berpotensi merusak nama baik Indonesia di mata dunia dan dapat mempercepat proses disintegrasi bangsa.
Pertama, isu FKM/RMS ini telah secara membabi-buta diarahkan untuk memojokkan salah satu kelompok agama. Dikotomi primordial agama jelas memancing massa kelompok agama untuk berkelahi, walau Kakanwil Depag Maluku (Drs. Hasyim Marasabessy) dan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (Pendeta Hendriks) mengatakan pertikaian kali ini bukan karena isu agama. Benar sekali, pihak-pihak yang diadu sama-sama pro-NKRI. Mana ada rumah ibadah milik FKM/RMS atau rumah pengungsi yang dibangun dengan dana FKM/RMS di daerah ini? Bukankah rumah-rumah ibadah itu juga dibangun oleh WNI yang pro-NKRI? Bukankah rumah-rumah pengungsi di Talake, Poka dan Rumah Tiga itu dibangun dengan dana sosial pemerintah NKRI? Apa hubungan isu nasionalisme dengan penganiayaan orang-orang tak bersalah, termasuk anak-anak balita, ibu hamil dan manula yang baru tiba dengan kapal Doloronda dari Kupang? Bukankah tindakan anarkis seperti itu justru anti-NKRI dan tetap menunjukkan isu agama dimainkan kembali dengan selimut nasionalisme? Tentu kita tidak lupa bahwa partai-partai politik nasionalis yang besar, seperti Golkar, PDIP, Partai Demokrat dan PAN, berisi manusia dari berbagai agama, suku dan golongan. Mengawinkan isu nasionalisme (NKRI vs FKM/RMS) dengan primordialisme agama dalam konflik Ambon ini sungguh sumbang dan naïf (kalau tidak ingin disebut bodoh). Bukti-bukti lapangan seperti di atas akan mementahkan isu nasionalisme yang dikemukakan sebab aparat keamanan juga harus menembaki para pecinta NKRI yang main hakim sendiri. Di dunia internasional, isu yang akan muncul tetap isu terorisme dan pelanggaran HAM berat oleh pemerintah Indonesia sebab sudah terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang tak bersalah berdasarkan primordialisme agama.
Kelemahan kedua, isu FKM/RMS ini sebenarnya tidak populer. Justru para pejabat Negara dan Daerah ini, entah secara sadar atau naif, yang gemar membesarkan dan mempopulerkan isu FKM/RMS setiap menjelang tanggal 25 April. Cocoklah Walikota Ambon Drs. M.J. Papilaya, M.Si. menyebut HUT RMS sebagai "hiburan tahunan" bagi masyarakat luas sebab aparat keamanan dan pendukung FKM/RMS asyik "berpesta", sementara masyarakat luas bersikap "emangnya gue pikirin". Hidup sehari-hari saja sudah mencekik, untuk apa susah-payah memikirkan persoalan politik masa lalu? Hitung saja berapa jumlah orang dan luas wilayah yang terlibat acara dimaksud, pasti bisa ditebak kecilnya dampak isu ini bagi masyarakat Maluku. Bahkan masyarakat umumnya ikut menjaga lingkungan masing-masing agar tidak dijadikan basis kegiatan tahunan itu. Bukankah masyarakat yang sering memukan bendera RMS di pohon-pohon? Entah siapa pengibarnya, yang jelas aparat keamanan hanya bertugas menurunkan bendera. Artinya, masyarakat Maluku tidak naïf (baca: bodoh) menghadapi isu FKM/RMS. Justru masyarakat heran dengan sikap tidak konsisten Polda Maluku yang menangkap para pejabat FKM setelah upacara bendera selesai, bukan sebelum upacara, dan tidak membubarkan upacara. Padahal aparat hukum di daerah ini sebelumnya sudah tahu tempat upacara sudah pasti di daerah Kudamati dan sampai menggelar Operasi Merah-Putih segala. Baik pemerintah pusat, Pemda dan aparat keamanan perlu berkaca pada fakta-fakta di atas agar terluput dari sikap naif dan terkesan memprovokasi kekacauan masyarakat melalui isu FKM/RMS. Justru dengan menghambur opini di media massa sebelum dan selama kerusuhan ini, Pemerintah pusat, Pemda dan aparat keamanan telah menaikkan image FKM/RMS. Padahal aksi yang dibutuhkan adalah sebaliknya, yakni pendekatan interaktif-persuasif yang low-profile di lapangan dalam bentuk dialog dan penyuluhan hukum dan tatanegara sehingga ada kesatuan persepsi antara masyarakat dan pemerintah, dan meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan masyarakat.
Kelemahan lainnya, gaung isu FKM/RMS ini tidak kuat di dunia internasional. Selain tidak melibatkan perjuangan bersenjata, pihak FKM/RMS sendiri nampak kurang populer di tingkat lokal. Masyarakat Maluku di tingkat akar rumput tahu persis bahwa FKM/RMS tidak ada sangkut-pautnya dengan kerusuhan Maluku sejak tahun 1999 lalu. Lain halnya dengan Timor Timur yang didukung mayoritas rakyat akar-rumput dilengkapi dengan partai politik Fretelin, wadah bersenjata Falintil, pelobi internasional Ramos Horta yang piawi, pemimpin karismatik Xanana Gusmao, dan jaringan internasional yang luas. Mereka juga punya tema yang menarik simpati internasional, yakni invasi Indonesia atas kedaulatan Timtim. Kombinasi di atas sangat menyulitkan posisi pemerintah RI di dunia internasional. Mantan Menlu Ali Alatas menyebutnya "bagai kerikil di dalam sepatu Indonesia". Selain itu, munculnya isu FKM/RMS setelah konflik Maluku memanas membuat FKM/RMS tidak diperhitungkan oleh dunia sebagai bagian dari akar masalah di Maluku. Terbukti dalam perundingan Malino, FKM/RMS tidak dilibatkan dan tidak ada dampaknya. Oleh sebab itu, agak janggal jika setiap menjelang 25 April, para pejabat keamanan Negara dan daerah ini sangat antusias mengantisipasi aksi FKM/RMS. Bahkan Wakasad Letjen Joko Santoso yang mantan Pangdam Pattimura pun secara naïf mengkambinghitamkan FKM/RMS sebagai akar konflik di Maluku (Siwalima, 24 April 2004). Bukti-bukti sejauh ini menunjukkan bahwa FKM/RMS melakukan upacara pengibaran bendera dan silaturahmi secara terbuka tanpa senjata. Posisi, niat dan kekuatan mereka sudah diketahui oleh aparat keamanan dan masyarakat luas. Oleh sebab itu pendekatan solusinya tidak memerlukan ancaman perang ala militer, tetapi cukup dengan pendekatan dialog interaktif/persuasif dengan mereka yang terlibat FKM/RMS dan implementasi proses hukum yang berlaku. Toh aturan hukum kita sudah dilengkapi dengan ancaman hukuman untuk setiap pelanggaran dan prosedur serta aparaturnya sudah jelas. Dalam masyarakat demokratis sekarang, para petinggi harus melatih dan membiasakan diri berdialog dan membimbing masyarakat melalui pendapat-pendapat yang cerdas dan tidak militeristik sebab rakyat Maluku punya tingkat kecerdasan dan kematangan social-emosional yang memadai setelah 4 tahun diperdaya oleh kaum elit. Berkoar-koar di media massa justru mempertontonkan kenaifan Pemerintah pusat, Pemda dan aparat keamanan, dan malah terkesan sengaja memprovokasi emosi masyarakat yang sedang labil. Ekses dari pembentukan opini publik itulah yang lebih berbahaya dari upacara FKM/RMS. Jika tidak berhati-hati, pemerintah Indonesia akan mengalami kesulitan dalam diplomasi dunia sekiranya pihak FKM/RMS mampu memanfaatkan bukti-bukti lapangan otentik yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia (termasuk aparat keamanan) telah memprovokasi masyarakat (entah sengaja atau tidak) untuk saling membenci dan membunuh, dan lalai melindungi masyarakat sipil termasuk gedung milik PBB dan organisasi-organisasi sosial internasional di Ambon, keselamatan anak-anak, ibu-ibu dan orang-orang tak bersalah, dan keamanan harta-benda penduduk yang tak bersalah. Dunia internasional sangat sensitif terhadap isu anak, perempuan, genocide, terorisme dan militeristik. Senjata bisa makan tuan seperti pada kasus Timtim.
Kesimpulannya, isu FKM/RMS sebenarnya tidak ada nilainya untuk dimainkan di Maluku. Tetapi jika isu ini sengaja dipaksakan untuk melanggengkan konflik horizontal di Maluku demi kepentingan elit, maka secara sadar atau tidak sadar, kita sedang memasuki fase-fase yang pernah dialami Timor Timur dimana permainan tidak cerdik oleh aparat keamanan dan Pemda di tingkat lokal sangat merusak citra pemerintah RI di dunia internasional dan di mata rakyat Timtim. Ujung-ujungnya, rakyat Timtim makin simpati pada perjuangan Fretelin/Falintil, dan berdirilah Negara Timor Leste lepas dari pangkuan NKRI. Semoga kita tidak terantuk pada batu yang sama, dan semoga hipotesa kami salah, sehingga kedamaian dan kesejahteraan di Maluku segera pulih seperti sediakala dan rakyat Maluku tidak disiksa terus seperti saat ini.
Artikel Terkait:
Views
Tidak ada komentar:
Posting Komentar